Skip to content


Surat Persetujuan Tindakan Medik

Dari pengalaman pribadi saya sejak tahun 1983 sampai sekarang, pada umumnya pasien secara otomatis menandatangai Surat Persetujuan Tindakan Medik (SPTM) yang disebut juga dengan Informed Consent, walaupun belum ditandatangani oleh dokter dan kadang-kadang juga masih blanko kosong. Hal itu tidak mengherankan karena lumrah bila teliti membaca pasal demi pasal suatu surat perjanjian yang belum ada formatnya, katakanlah kontrak rumah tetapi alpa dikala ia tersaji dalam format baku seperti aplikasi kartu kredit.

Adanya SPTM sejalan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki), Lampiran Kep. Menkes no 434/SK/X/1983 yang menyebutkan hubungan dokter dan pasien sebagai transaksi terapeutik. Ini berarti diantara dokter dan pasien terjadi suatu persetujuan dimana dokter akan melakukan usaha untuk mengobati pasien dan pasien akan membayar jerih payah melakukan usaha itu.

Sebagaimana halnya dengan setiap perjanjian harus ada dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pasien diatur dalam pasal IV dari Permenkes no 585/89 yaitu pasien sendiri bila sadar dan sehat mental, serta sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah ataupun selainnya oleh orangtua, wali atau kurator. Dokter diatur dalam Undang-undang Praktek Kedokteran (UUPK) pasal 36 yang berbunyi, ”Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik (SIP).”

Adapun Kitab Undang-undang Hukum Perdata, KUHPer pasal 1320 menyebutkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut: Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Apakah mereka itu diatur dalam pasal IV dari Permenkes no 585/89 itu cakap untuk membuat suatu persetujuan sebagaimana unsur butir dua dari KUHPer pasal 1320?

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merasa belum cukup hingga keharusan akan informasi yang lengkap dan dimengerti diamanatkan kepada semua dokter dengan SKB no 319/88 yang dikuatkan dengan Permenkes no 585/89 dan UUPK pasal 45. Dengan demikian SPTM adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang well informed atau mengerti sepenuhnya, segala seluk beluk dari usaha pengobatan yang akan dilakukan.

Sama tapi berbeda. Bagi dokter, SPTM itu penting karena merupakan jaminan hukum dalam melakukan usaha pengobatan. Bagi pasien, kepentingannya terbatas pada informasi yang melengkapinya karena akan menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan apakah akan menerima, menolak atau minta pendapat banding.

Informasi itu dapat dibagi dua yaitu spesifikasi tindakan medis (spek) dan kompetensi dokter yang akan melakukan.

Spesifikasi tindakan medik di tulis dalam butir 3 dan 4 KUHPer pasal 1320 yaitu suatu pokok persoalan tertentu yang tidak terlarang. Masalah utama dari spek adalah perbedaan yang ditimbulkan oleh ragam penyakit.

Mari kita lihat penyakit kanker yang bersifat lokal seperti KPD. Disini, paling kurang yang perlu dijelaskan oleh dokter dan dimengerti pasien adalah diagnosa, jenis tindakan, tujuannya, indikasi, indikasi kontra, resiko bila dilakukan dan cara mengatasinya, rencana selanjutnya, prognosa, alternatif tindakan lain dan resikonya, dan akhirnya resiko bila tidak dilakukan.

dokter

pasien

Diagnosa

Kanker

Daging tumbuh yang ganas

Jenis tindakan

Mastektomi sederhana

Pengangkatan seluruh payudara hingga dada menjadi datar

tujuan

paliatif

Menghilangkan borok tapi tidak menyembuhkan

indikasi (alasan)

Stadium IIIB

Kanker ibu sudah menjalar ke kulit tapi belum sampai ke alat yang jauh seperti paru

Indikasi kontra (alasan yang mengharamkannya)

Tidak ada

Ibu aman untuk operasi

Resiko bila dilakukan dan cara mengatasinya

seroma

Penumpukan darah mati di luka operasi. Bila timbul dapat diatasi dengan melakukan penyedotan cairan itu

Rencana selanjutnya

kemoterapi

Pemberian obat anti kanker enam kali setiap tiga minggu

prognosa

5 year survival rate 30%

Bila ibu datang lebih cepat dapat sembuh tapi sekarang ya tentu tidak sebaik itu tapi lebih baik lho dari pada kalau sudah menjalar sampai ke hati.

Alternatif tindakan lain dan resiko

radiasi

Ibu dapat disinar tapi tetap harus di suntik enam kali setiap tiga minggu. Hasil akhirnya hampir sama

Resiko bila tidak dilakukan

Metastasis jauh

Kanker ibu dapat menyebar ke paru, hati, tulang dlsb

Tabel 1. Informasi minimal untuk KPD.

Masih dalam hal kanker, penyakit yang sistemik seperti limfoma akan berbeda jauh dalam penekanan informasi yang dibutuhkan. Yang diperlukan oleh mereka adalah segala hal mengenai kemoterapi. Penyakit jantung penekanannya adalah pada pola makanan pasca operasi. Penyakit mata tentu resiko menjadi buta. Hal yang rumit ini dipersulit pula ketika pasien tidak bertanya hingga dokter mengira penjelasannya sudah dimengerti. Karena itu tidak ada jalan lain bagi pasien selain cerewet bertanya sampai benar-benar paham.

Selain spesifikasi tindakan medis pasien juga harus informed dalam kompetensi dokter yang akan melakukannya. Hal ini tertulis dalam butir 2 KUHPer pasal 1320 yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kompetensi itu terlihat dari dua surat yaitu Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Izin Praktek (SIP) dari Pemerintah Daerah. Walaupun sungkan kedua surat itu, STR dan SIP dapat diketahui adanya dari bagian informasi di rumah sakit.

Kedua unsur ini penting karena sebagaimana surat perjanjian lainnya SPTM dapat dibatalkan demi hukum (void), bila terbukti adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) ataupun penipuan (bedrog).

Posted in Hak Pasien.

Tagged with , , , , , , , , .


40 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

  1. titah says

    Saya punya pengalaman aneh. Pernah diminta menandatangani informed consent untuk bedah caesar oleh perawat ruangan, padahal dokter belum memutuskan untuk melakukannya. Kehamilan saya tadinya didiagnosa placenta insufficiency, kemudian dilakukan induksi persalinan dengan infus. Tapi sampai habis 2 botol infus, sama sekali tidak ada kontraksi, dan hanya terjadi pembukaan 2.

    Bidan/perawat kamar bersalin mengatakan, induksi 2 botol infus sudah maksimum, kalau bayi tidak lahir biasanya langsung sectio. Maka saya disuruh menandatangani informed consent itu. Ya saya tanda tangani saja. Tapi ternyata dokternya masih “eman-eman”, belum mau melakukan tindakan bedah karena itu merupakan anak pertama saya. Maka beliau menyuruh saya istirahat di ruangan lain 24 jam untuk kemudian diinduksi lagi. Induksi seri kedua pun 2 botol tidak menghasilkan kontraksi atau menambah pembukaan, akhirnya saya tetap menjalani bedah caesar tanpa tanda tangan lagi. Jadi tidak ada sama sekali yang namanya “to inform” itu. Payah ya? :-)

  2. Dokter Bahar says

    Makasih Mbak. Memang di negara kita ini SPTM yang vital ini dianggap rutin baik oleh pasien apalagi oleh dokter. Mudah-mudahan situs-situs kesehatan yang menjamur sekarang ini dapat merubah budaya ini.

  3. Eka K. says

    Sangat bermanfaat tulisan ini dok… Saya juga baru melek terhadap pasal2 dan dasar hukum lainnya. Akan menjadi topik bahasan kami nanti pada kesempatan pertemuan rutin, sekedar untuk me-remind teman2 sejawat para pemegang pisau.
    Terimakasih ulasannya…

  4. Dokter Bahar says

    Makasih kembali Dok.

  5. tandra says

    Saya sangat tertarik mengenai informed consent. Saat ini saya sedang mulai membuat tesis mengenai topik tersebut, ada saran agar tesis menjadi lebih bermanfaat dan menarik? background saya dokter. terima kasih

  6. Dokter Bahar says

    Tandra, makasih atas kunjungan da masukannya. Wah saran saya akan sangat tergantung atas maksud dan tujuan dari tesis Anda. Masalahnya informed consent dapat dibawa ke ranah apa saja seperti hukum, budaya, ekonomi dlsb. Bila Anda memberitahukan maksud dan tujuannya akan saya bantu.

  7. vita says

    informed consent sangat menarik dok..
    sekarang saya juga lagi ngangkat tema ini untuk tugas akhir..
    yang ingin saya tanyakan apakah lembar informed consent itu perlu kelengkapan?
    baik dari ugd,poli maupun persetujuan untuk operasi?

  8. Dokter Bahar says

    Mbak Vita makasih atas kunjungan dan pertanyaannya. Informed consent adalah persetujuan untuk suatu tindakan sesudah pasien mendapat informasi yang lengkap. Nah informasi itu tidak mungkin dimuat dalam satu lembar informed consent. Karena itu informed consent tidak terpisahkan dari semua catatan medik baik UGD, persiapan operasi, follow up, dlsb.

  9. herawati mudjibah says

    mohon dikirimkan format informed consent terbitan kki

  10. Dokter Bahar says

    Mbak Herawati makasih atas kujungan dan pertanyaannya. Maaf karena saya tidak bisa memenuhinya dan sebaiknya mbak menghubungi KKI langsung.

  11. jhony says

    bagaimana carabya membuat surat persetujuan

  12. Dokter Bahar says

    Mas Jhony makasih atas kunjungan dan pertanyannya. Form Surat persetujuan itu tersedia di semua rumah sakit.

  13. gianita says

    Mhn penjelasan, apakah pada lembar Informed Consent harus ditandatangani juga oleh dokter (operator), atau cukup pasien saja? karena dari kuliah yang pernah saya dapat di magister hukum kesehatan bahwa informed consent adalah pernyataan sepihak dari pasien dan bukan merupakan kesepakatan kedua belah pihak. mohon penjelasannya? Tks

  14. Dokter Bahar says

    Mbak Gianita makasih atas kunjungan dan pertanyaannya. Surat informed cosent itu adalah turunan surat perjanjian berdasarkan hukum perdata pasal 1320 dan mempunyai berbagai syarat. Maka harus ditandatangai oleh kedua pihak sesudah masing-masing mengerti. hingga sepakat. Memang ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah pernyataan sepihak. Bodoh2an jika memang demikian maka tidak perlu ada tempat untuk tandatangan dokter seperti yang dicontohkan dalam Permenkes 585.98, bukan?

  15. Anggi Valentinata says

    salam kenal dok,
    saya mahasiswa hukum brawijaya malang,
    ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan..
    Apakah informed consent dapat dikualifikasikan kedalam perjanjian dalam BW pasal 1320?kalo benar IC adalah perjanjian, dimana letak kewajiban dokter?
    jujur saja, saya punya kekhawatiran yang mendalam terhadap konsep IC di Indonesia yang menurut hemat saya lebih tepat disebut pernyataan kewajiban-kewajiban pasien.
    thks, mohon ditanggapi ya dok

    • Dokter Bahar says

      Mbak Anggi makasih atas kunjungan dan pewrtanyaannya. Betul sekali Mbak, IC adalah perjanjian. Namun yang diperjanjikan adalah usaha terbaik sesuai dengan kelaziman kedokteran.

  16. dilla kahar says

    salam kenal Dok, saya mahasiswi hukum makassar, yang saya ingin tanyakan bagaimana pertanggung jawaban terhadap pelanggaran perjanjian IC Dok??apakah ada kasus yang pernah terjadi terkait pelanggaran perjanjian IC? mohon penjelasannya Dok dan trimakasih sebelumnya

    • Dokter Bahar says

      Mbak Dilla makasih atas kunjungan dan pertanyaannya. Selalu ada pelanggaran perjanjian makanya IDI membuat MKEK.

  17. indah says

    dokter, saya sedang menempuh skripsi soal Informed Consent ttg operasi Caesar, apa di dalam informed consent memuat tentang biaya yang harus dibayar pasien nantinya? Lalu bila pasien tidak membayar sesuai ketentuan, apakah kekuatan perlindungan terhadap pasien ini masih kuat?

    • Dokter Bahar says

      Mbak Indah makasih atas kunjungannya. Tidak lazim ada persetujuan biaya di informed consent karena itu masalah RS. Justru kalau pasien tidak bayar dan terjadi masalah, dokter bisa berkilah pada good samaritan law.

      • pipit fitriah says

        dok saya mau nanya .
        apabila seorang dokter telah melakukan malpraktik terhadap pasiennya , lalu si pasien ingin melakukan penuntutan kepada si dokter .
        apakah langsung ke pengadilan atau harus ke MKDKI dulu dok ?

        maaf dok saya nanya ini krn berhubungan dgn skripsi saya
        terimakasih sebelumnya

        • Dokter Bahar says

          Mbak Pipit, dalam hal ini< pasien adalah korban sesuatu perbuatan yg tidak menyenangkan. Sebagai warganegara dia tentu seharusnya mengadukan halnya kepada polisi. Polisilah yang akan meminta kesaksian MKDKI. Dokter sebagai teradu dapat meloprkan pula pasien itu ke polisi dengan dalih pencemaran nama baik. Perlu diketahui bahwa MKDKI hanya mengrus masalah etik dan tidak pidana ataupun perdata. Tentu saja dalam masalah ini banyak kontroversi.

  18. erreli K. Khusumawerdanie says

    dokter sngat menarik dan bermanfaat artikel yg dokter tulis..
    ini sbagai bahan pembelajaran yg sedang sya pelajari ini d fakultas…
    namun,ad yg sya ingin tanyakan..
    bagaimana bila si pasien itu tidak dpt mngetahui tujuan dri informed consent trsbut,bahkan tdk mau menandatanganiny krna keadaan pasien yg tdk dpt membaca sedangkan dia seorang diri dan hrus segera melakukan tindakan medik?

    • Dokter Bahar says

      Mbak Erreli makasih ya. Bila pasien tidak mengetahui tujuan informed consent maka rumah sakit wajib menerangkannya. Bila tidak dapat membaca dan tidak ada keluarga surat itu dijelaskan maksudnya. Tetapi bila ia tidak menyetujuinya ia harus disodorkan surat menolak tindakan dan dianjurkan untuk pindah RS. Bila ia tidak sadar dan darurat, tindakan dapat dijalankan (life saving) dengan tandatangan Direktur.

  19. erreli K. Khusumawerdanie says

    terima kasih atas penjelasan dokter,sudah cukup jelas.
    sya harap sya dapt mengambil bnyk pembelajaran yyg sngt brmafaat dri dokter.

  20. Franz Xaveria says

    Selamat siang, Dok. 6 bulan yang lalu, saya menjalani caesar untuk anak ke-2 (anak pertama lahir normal) di sebuah RB di Citeureup. Sebetulnya bukan kemauan saya untuk caesar, tapi entah bagaimana, SPOG menyarankan suami saya untuk caesar jadi terpaksalah saya disectio. Alasannya buat saya sangatlah konyol: “berat anak Ibu adalah 4.2 kg!”. Sedangkan beberapa jam sebelumnya, saya sudah bertemu dengan SPOG 2nd opinion saya & pada saat di USG 3-4 dimensi, beliau mengatakan estimasi berat anak saya adalah 3.7 kg, hanya saja posisi kepala tengadah tapi saya dinyatakan bisa melahirkan normal & tidak ada lilitan. Pada saat sebelum masuk KO, suami saya tidak menandatangani apapun berkaitan dengan tindakan medis tersebut. Ditengah-tengah sectio, saya minta SPOG untuk sekalian mensterilkan rahim saya & dia minta tandatangan suami saya. Saya memang masih ada hutang dengan pihak RB sebesar 1 juta dan saya dikejar2 oleh pemilik RB. Yang membuat saya bingung adalah adanya catatan bahwa ternyata ada lilitan pada bayi saya. Dan yang terjadi setelah operasi adalah kaki kanan anak saya yang pengkor. Yang ingin saya tanyakan: 1. informed consent untuk sectio dan untuk steril itu sama atau berbeda? 2. dengan adanya pemaksaan sectio tersebut, apakah itu wajar? karena opini SPOG saya dengan SPOG lain, sama sekali tidak sama. Terima kasih atas pencerahannya, Dokter.

    • Dokter Bahar says

      Mbak Franz. Satu2 ya. T 1. informed consent untuk sectio dan untuk steril itu sama atau berbeda? Berbeda Mbak itu dua tindakan. T 2. dengan adanya pemaksaan sectio tersebut, apakah itu wajar? karena opini SPOG saya dengan SPOG lain, sama sekali tidak sama. J Bila Mbak menandatanganinya sebekum operasi, tidak ada yg bisa disalahkan kecuali kalau sesudahnya.

      • Franz Xaveria says

        Thanks dok sudah berkenan menjawab pertanyaan saya. Untuk pertanyaan yang kedua yang mengenai pemaksaan sectio, justru suami saya sama sekali tidak menandatangani Informed Consent untuk sectio dok. Dia hanya tanda tangan informed consent yang steril saja.

        • Dokter Bahar says

          Mbak Franz, ini serius. Apakah secara lisan Mbak menyetujuinya?

          • Franz Xaveria says

            Dok, secara pribadi saya TIDAK pernah menyetujui dan hal itu sudah diiyakan oleh suami saya karena saya pernah melahirkan normal. Namun entah bagaimana, dokter kandungan saya mengatakan apa pada suami saya, akhirnya suami saya mengiyakan saya untuk dioperasi. Dan jujur saja dokter, saya tidak pernah IKHLAS dengan tindakan operasi tersebut, karena saya yakin saya bisa melahirkan normal.

          • Dokter Bahar says

            wah kalau sdh diiyakan mau bagaimana Mbak. Itu artinya sudah setuju.

  21. Franz Xaveria says

    Ok dokter, saya paham sekarang. Terima kasih banyak sudah berkenan & meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Kapan2 saya boleh konsul lagi ya dok…

  22. andry says

    gan tolong tampilin surat tanda tolak atau terima pasien untuk sesar dong.

  23. titok says

    dok..cara terbaik untuk lahir normal apa ya?

  24. Hardiyanto says

    Dok punya buku yg menjelaaskan tentang informed consent menurut para ahlix gak dok ? yg terbaru minimal thun 2003 , kira2 judul bukunya ap biar saya bisa beli dok. makasih



Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.